Skip to main content

Pesantren Mainstreaming Policy

Hampir 15 tahun reformasi di Indonesia, belum ditemukan tanda-tanda negara dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah secara signifikan mengarusutamakan kepentingan masyarakat pesantren dan warga NU. Fenomena ini terlihat dari penempatan masyarakat hanya sebagai obyek politik terutama jelang kontestasi demokrasi, namun diabaikan ketika sebuah kepemimpinan negara dijalankan selama lima tahun. Kondisi ini membahayakan nasib demokrasi yang menghendaki adanya jaminan bagi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu rekomendasi dalam seminar Nasional 'Pesantren Mainstreaming Policy': Mengarusutamakan Kepentingan Masyarakat Pesantren dalam Kebijakan Daerah yang digelar oleh Lakpesdam NU dan Pimpinan Cabang ISNU Kabupaten Pasuruan, Sabtu (12/1) kemarin di Graha NU Warungdowo, Pasuruan. Seminar yang dihadiri utusan pesantren dan kepengurusan NU se Kabupaten Pasuruan itu menghadirkan Prof. M. Mas'ud Said (Staf Ahli Staf Khusus Presiden RI) dan Prof. Ahmad Erani Yustika (Direktur Indef dan Guru Besar FE Unibraw Malang). Prof. Erani menyajikan data, Kabupaten Pasuruan yang merupakan daerah mayoritas berpenduduk masyarakat pesantren, saat ini menunjukkan indikator kesejahteraan yang sangat memprihatinkan. Pendapatan per kapita sangat rendah, hanya Rp 11,6 juta pada 2011 di bawah Jatim (Rp 24 juta) dan nasional (Rp 30 juta). Kemiskinan setara dengan kemiskinan di provinsi Jatim (sekitar 15% pada 2010), sehingga lebih tinggi dari nasional. Pengangguran terbuka di Pasuruan mengalami kenaikan pada 2011 (4,83%), dibandingkan 2010. Indeks Pembamgunan Manusia menempati 10 IPM terbawah di Jatim. "Untuk Daerah seperti Kabupaten Pasuruan, Data kemiskinan ini menunjukkan kemiskinan masyarakat Pesantren dan Nahdlatul Ulama," tegas profesor lulusan Jerman tersebut. Prof. Erani menganalisis, kondisi ini terjadi, karena pemerintah daerah tidak kreatif dan terjebak dalam zona nyaman dalam penyusunan kebijakan dan anggaran pembangunan. Sebagaimana di daerah lain, APBD Kabupaten Pasuruan yang nilai 1,5 Triliun masih lebih banyak digunakan untuk belanja tidak langsung, dan hanya sebagian kecil saja yang langsung dibelanjakan untuk program yang langsung menyentuh kemaslahatan masyarakat. "Pesantren dan PCNU harus mampu mendesak pemerintah daerah untuk mengubah cara pandang terhadap pengelolaan anggaran daerah," lanjutnya. Sementara Prof. Mas'ud Said mengusulkan agar pemerintah daerah bernasis masyarakat Pesantren seperti Kabupaten Pasuruan, harus secara serius mengarusutamakan kepentingan masyarakat dengan memberikan ruang yang lebih lebar kepada PCNU dan Pesantren. Ada tiga hal yang hatus dilakukan. Pertama, perkuat posisi politik negara dengan mengoptimalkan fungsi DPRD, partai politik dan yudikatif. Kedua, penguatan posisi birokrasi mulai Bupati, Sekda, kepala dinas dan perangkatnya. Ketiga, lakukan penguatan arus utama NU dan pesantren. "Pengarusutamaan ini bisa melalui revitalisasi fungsi masjid, pondok pesantren dan gerakan Aswaja," jelas guru besar bidang birokrasi pemerintahan lulusan Flinders University ini. Hasil seminar ini akan diajukan kepada PCNU Kabupaten Pasuruan untuk dijadikan dasar bagi perumusan konsep strategis 'Relasi Nahdlatul Ulama dengan Pemerintahan Daerah' yang akan dibahas dalam Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) pada awal bulan depan. "Dengan positioning yang jelas , maka diharapkan PCNU bisa berperan lebih strategis dan berorientasi kemaslahatan ketika berhadapan dengan pemerintah, khususnya jelang pemilihan Bupati seperti saat-saat ini," harap H. Sonhaji Abd. Shomad, Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan.Published by: www.nu.or.id

Comments

Popular posts from this blog

Obituari Kyai Mukhlason: 'Lentera' Itu Telah Padam

Namanya Kyai Muhlashon. Usianya sebaya dengan ayahandaku, 65-an tahun. Konon mereka berdua, satu pondok nyantri ke Kyai Jazuli, Ploso, Kediri. Karenanya, dia selalu baik padaku. Terasa sekali, kalau dia menganganggapku anak. Walau dia bungkus dengan sebuah penghormatan 'formal' padaku. Dia selalu memposisikan 'bertanya' kepadaku. Hanya karena dia pengurus MWC (pengurus NU di tingkat kecamatan). Sehingga merasa harus bertanya dan 'taat' pada kebijakan Pengurus Cabang.
Acapkali aku merasa risih. Bukan hanya karena selisih umur yang hampir separuh, tetapi juga karena beliau syuriyah NU, pemegang kebijakan tertinggi di NU. Bahkan Rois Syuriyah. Sementara aku hanya tanfidziyah (pelaksana), dan itupun hanya sekretaris. Belum lagi, bila diperbandingkan 'jasa' beliau membina ruhani dan syari'at ummat. Waduh, gak ada apa-apanya. Aku hanya sebutir pasir di tengah gurun perjuangan yang dia jalani selama ini.
Betapa tidak. Tiap malam, dia mengasuh pengajian rutin…

Menjadi NU 'Tepat Waktu'

Bagi yang sempat mengenal lebih dekat dengan suasana kepengurusan cabang NU Kabupaten Pasuruan, maka akan tahu bahwa ada sebuah tradisi baru yang ingin diciptakan: datang tepat waktu. Setidaknya itulah, garis yang ditegaskan dan dimandatkan kepada pengurus oleh Rois Syuriyah KH. AD. Rohman Syakur, ketika pertama kali rapat pengurus hasil bentukan formatur konferensi.
Mulanya, garis itu dianggap sebagai ‘saran’ seperti biasanya mau’idzah yang sering kita dengar. Namun baru disadari bahwa itu ‘Bukan Petuah Biasa’, ketika ternyata di kemudian hari komitmen itu ditagih implementasinya kepada segenap pengurus. Cara menagihnya pun bervariasi. Rois datang tepat waktu, sementara pengurus lain molor dengan jam karet kesukaannya, dan tentu tanpa rasa bersalah. Pada kesempatan lain, ketika ada pengurus yang datang lebih awal, maka beliau akan berkata, “Saya kalah, sampeyan menang”. Atau suatu saat, Rois akan hadir di kantor di luar hari Rabu, hari piket beliau, dan kepada kami beliau akan berkata…

Nyai Amilah

Inilah manakib (biografi) seorang ulama perempuan bernama Nyai Amilah binti Umar. Lahir dari ketulusan masa lalu, dari rahim seorang ibu bernama Nyai Hafshah dan seorang ayah bernama Umar yang di masa senjanya sering melamun: kelak di tanah leluhur tinggalan Sang Ibu, Mbah Pilatun akan berdiri tegak pondok pesantren, yang diasuh anak cucunya. Angan-angan seorang petani desa. 

Pak Umar dikenal baik dan dermawan. Dia lebih sering dipanggil Pak Sukar, nama pinjaman 'karang anak' dari putra pertamanya bernama Sukar yang ternyata tak berumur lama. Maka jadilah Pak Sukar dan Mbok Sukar, sepasang suami istri di sebuah desa yang sunyi kuat berbalut tradisi Madura, bernama Karangpandan. Di awal-awal tahun 1920-an, Adik Sukar lahir, diberi nama Amilah. Amilah bisa bermakna Perempuan Yang Suka Bekerja. Tapi Amilah juga bisa berarti Perempuan Pewujud Angan-Angan Sang Ayah.

Maka Amilah pun disiapkan menjadi pemilik Ilmu dan juga pejuang ilmu. Amilah kecil pun dikirim mondok di sebuah La…