Skip to main content

Pesantren Mainstreaming Policy

Hampir 15 tahun reformasi di Indonesia, belum ditemukan tanda-tanda negara dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah secara signifikan mengarusutamakan kepentingan masyarakat pesantren dan warga NU. Fenomena ini terlihat dari penempatan masyarakat hanya sebagai obyek politik terutama jelang kontestasi demokrasi, namun diabaikan ketika sebuah kepemimpinan negara dijalankan selama lima tahun. Kondisi ini membahayakan nasib demokrasi yang menghendaki adanya jaminan bagi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu rekomendasi dalam seminar Nasional 'Pesantren Mainstreaming Policy': Mengarusutamakan Kepentingan Masyarakat Pesantren dalam Kebijakan Daerah yang digelar oleh Lakpesdam NU dan Pimpinan Cabang ISNU Kabupaten Pasuruan, Sabtu (12/1) kemarin di Graha NU Warungdowo, Pasuruan. Seminar yang dihadiri utusan pesantren dan kepengurusan NU se Kabupaten Pasuruan itu menghadirkan Prof. M. Mas'ud Said (Staf Ahli Staf Khusus Presiden RI) dan Prof. Ahmad Erani Yustika (Direktur Indef dan Guru Besar FE Unibraw Malang). Prof. Erani menyajikan data, Kabupaten Pasuruan yang merupakan daerah mayoritas berpenduduk masyarakat pesantren, saat ini menunjukkan indikator kesejahteraan yang sangat memprihatinkan. Pendapatan per kapita sangat rendah, hanya Rp 11,6 juta pada 2011 di bawah Jatim (Rp 24 juta) dan nasional (Rp 30 juta). Kemiskinan setara dengan kemiskinan di provinsi Jatim (sekitar 15% pada 2010), sehingga lebih tinggi dari nasional. Pengangguran terbuka di Pasuruan mengalami kenaikan pada 2011 (4,83%), dibandingkan 2010. Indeks Pembamgunan Manusia menempati 10 IPM terbawah di Jatim. "Untuk Daerah seperti Kabupaten Pasuruan, Data kemiskinan ini menunjukkan kemiskinan masyarakat Pesantren dan Nahdlatul Ulama," tegas profesor lulusan Jerman tersebut. Prof. Erani menganalisis, kondisi ini terjadi, karena pemerintah daerah tidak kreatif dan terjebak dalam zona nyaman dalam penyusunan kebijakan dan anggaran pembangunan. Sebagaimana di daerah lain, APBD Kabupaten Pasuruan yang nilai 1,5 Triliun masih lebih banyak digunakan untuk belanja tidak langsung, dan hanya sebagian kecil saja yang langsung dibelanjakan untuk program yang langsung menyentuh kemaslahatan masyarakat. "Pesantren dan PCNU harus mampu mendesak pemerintah daerah untuk mengubah cara pandang terhadap pengelolaan anggaran daerah," lanjutnya. Sementara Prof. Mas'ud Said mengusulkan agar pemerintah daerah bernasis masyarakat Pesantren seperti Kabupaten Pasuruan, harus secara serius mengarusutamakan kepentingan masyarakat dengan memberikan ruang yang lebih lebar kepada PCNU dan Pesantren. Ada tiga hal yang hatus dilakukan. Pertama, perkuat posisi politik negara dengan mengoptimalkan fungsi DPRD, partai politik dan yudikatif. Kedua, penguatan posisi birokrasi mulai Bupati, Sekda, kepala dinas dan perangkatnya. Ketiga, lakukan penguatan arus utama NU dan pesantren. "Pengarusutamaan ini bisa melalui revitalisasi fungsi masjid, pondok pesantren dan gerakan Aswaja," jelas guru besar bidang birokrasi pemerintahan lulusan Flinders University ini. Hasil seminar ini akan diajukan kepada PCNU Kabupaten Pasuruan untuk dijadikan dasar bagi perumusan konsep strategis 'Relasi Nahdlatul Ulama dengan Pemerintahan Daerah' yang akan dibahas dalam Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) pada awal bulan depan. "Dengan positioning yang jelas , maka diharapkan PCNU bisa berperan lebih strategis dan berorientasi kemaslahatan ketika berhadapan dengan pemerintah, khususnya jelang pemilihan Bupati seperti saat-saat ini," harap H. Sonhaji Abd. Shomad, Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan.Published by: www.nu.or.id

Comments

Popular posts from this blog

#tentangAyah: Gus Dur di Mata-Hati Alissa Wahid

Dalam kesempatan bertestimoni #tentangAyah, di nuansa Hari Ayah (Father’s day) yang biasa diperingati pada pekan ketiga bulan Juni, Alissa Qatrunnada Wahid, putri pertama KH. Abdurrahman Wahid bercerita tentang ayahanda tercintanya. Kesaksian Mbak Lisa melalui rangkaian tweet (yang sengaja saya sambung satu persatu) di jaringan social twitter, membuat para followernya (termasuk saya) termenung, terhenyak dan trenyuh, dengan kisah pandangan mata yang nyata di balik kebesaran nama almarhum. Gus Dur seorang yang sederhana, tidak berlebih secara materi, dan (yang terpenting) hatinya bersih, putih dan bening, sebening salafunas shalihin. Gus Dur adalah pejuang, mujahid untuk orang banyak. Jadi wajar kalau beliau dicintai khalayak. Kepada kita, Alissa berpesan agar pengikut dan pendukungnya bisa meneladani dan meneruskan perjuangan beliau. Berikut penuturan lengkap Alissa Wahid: Ayahku bukan hanya milikku. Anak ideologisnya banyak sekali. Membuatku merasa nyaman, karena d

Televisi dan Keresahan Para Kiai

Berbagai stasiun televisi lokal mulai bermunculan di Jatim. Di antara mereka, menyembul TV9 milik PW NU Jatim. Televisi itu lahir lantaran sejumlah kiai resah atas maraknya acara TV yang nilai-nilainya cenderung luntur. LAYAR televisi itu menyajikan gambar laki-laki tua dan muda duduk membawa rebana. Mereka mengenakan baju koko. Di sebelah gambar itu ada sosok pria dan wanita yang mengatupkan tangan sebagai tanda salam. Intinya adalah tulisan di antara dua gambar itu. Yakni, Santun Menyejukkan . Tagline tersebut ditampilkan pada 31 Januari saat TV9 diresmikan Gubernur Jatim Soekarwo di Jalan Raya Darmo 96. Bangunan itu merupakan kantor lama PW NU Jatim. Di bangunan itulah TV9 kini berkantor. Acara-acara stasiun anyar tersebut memang masih belum mengudara. Sebab, sejumlah peralatan masih dipersiapkan. Di antaranya, pemancar, antena, dan peralatan untuk memperkuat jangkauan tayang. Pemancar itu diletakkan di Kelurahan Sambisari, Sambikerep, berbaur dengan pemancar stasiun televisi

Sindikasi Media-Media NU

Liberalisasi ekonomi di Indonesia berakibat pada penguasaan sektor strategis oleh pihak swasta terutama swasta asing. Eksistensi kita sebagai bangsa menjadi terancam. Bila tak ada perlindungan memadai dari negara, maka bisa dipastikan rakyat Indonesia akan menjadi obyek langsung liberalisme dan kapitalisme dunia. Salah satu sektor strategis yang hampir sepenuhnya dikuasai swasta (domestik dan asing) adalah sektor media. Oligopoli industri media telah membawa Indonesia pada ancaman serius di bidang kebudayaan mengingat industri media lebih menempatkan aspek bisnis sebagai misi utama mengesampingkan aspek budaya baik berupa norma sosial maupun agama. Sinyalemen Pakar Komunikasi Massa Dennis Mc Quail: conten of the media always reflects who finance them (isi media apa kata siapa pemilik media) benar-benar terbukti. Ketika Media dimiliki oleh kaum kapitalis (sebagian di antaranya kapitalis media internasional), maka pesan yang keluar dari media (cetak, elektronik dan internet) lebih