Skip to main content

Kemana Arah Demokrasi Kita Selepas Pemilu?

Saya selalu gelisah meramalkan arah demokrasi kita ke depan, khususnya di daerah. High cost, tetapi tercanam low product. Biayanya tinggi luar biasa , tapi hasilnya akan biasa-biasa saja. Itulah ancaman yang sedang menghantui proses politik bangsa yang bernama pemilu.

Indikatornya jelas. Masyarakat sudah mulai emoh berpikir panjang tentang ideologi partai. Padahal produk jualan partai adalah ideologi, disamping produk lain yakni kandidat atau caleg. Masyarakat telah menganggap sama semua partai, tanpa beda. visi dan ideologi partai dianggap sebagai hal abstrak yang tak lagi penting. Situasi yang berkebalikan, dengan tujuan diterapkannya sistem multi partai. Kalo semua partai dianggap sama, kenapa harus banyak partai. Atau kalau lebih ekstrim, kalau yang penting caleg, kenapa legislatif tidak dipilih sebagaimana sistem pemilihan perseorangan sebagaimana DPD aja.

Kepada kolega di daerah, saya sering ibaratkan partai adalah bus penumpang yang berjalan sesuai dengan trayeknya. Dan caleg adalah pengemudi bus itu. Sebagai penumpang, kita tentu bertanya terlebih dulu tujuan kedatangan bus tersebut. Surabayakah, Malangkah atau Banyuwangikah? Bukankah konyol, ketika kita hanya memilih sopir bus yang kita kenal, tanpa memperhatikan ke mana sang sopir akan menjalankan bus itu sesuai trayeknya. Sama konyolnya dengan fenomena yang terjadi sekarang: yang penting calegnya, partai sama saja.

Bukan bermaksud merendahkan kapabillitas caleg dari partai dengan 'ideologi' yang tidak jelas. Tapi ini tentang keharusan berpolitik dan berdemokrasi. Anggota DPR/DPRD adalah prajurit partai yang tergabung dalam kesatuan fraksi di parlemen. Prajurit hanya melaksanakan perintah komandan. Kualitas dan prestasi anggota DPR/DPRD tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan arah kebijakan partai melalui fraksinya. Seorang anggota dewan harus tunduk pada kebijakan partai/fraksi. Sementara kebijakan partai selalu diambil dari kecenderungan ideologi dan visi partai yang mendasarinya.

Terus bagaimana bisa, ada pendapat yang membenarkan: 'yang penting calegnya, partai bisa apa saja'. Bagi saya ini masalah serius. Karena menyangkut arah politik dan demokrasi pasca pemilu. Ideologi partailah yang bisa menentukan arah demokrasi seuatu bangsa. Bukan visi pribadi caleg yang ada. Lebih baik politik dikendalikan oleh partai yang jelas berideologi, dari pada ditentukan oleh serpihan misi caleg tanpa kendali ideologi partai. Bukankah pemilu adalah kompetisi antar ideologi partai, bukan pertandingan penggalangan suara kelas bebas antar caleg tanpa peduli partai dan etika pemilihan.

Bagaimana menurut Anda?

Comments

Popular posts from this blog

Obituari Kyai Mukhlason: 'Lentera' Itu Telah Padam

Namanya Kyai Muhlashon. Usianya sebaya dengan ayahandaku, 65-an tahun. Konon mereka berdua, satu pondok nyantri ke Kyai Jazuli, Ploso, Kediri. Karenanya, dia selalu baik padaku. Terasa sekali, kalau dia menganganggapku anak. Walau dia bungkus dengan sebuah penghormatan 'formal' padaku. Dia selalu memposisikan 'bertanya' kepadaku. Hanya karena dia pengurus MWC (pengurus NU di tingkat kecamatan). Sehingga merasa harus bertanya dan 'taat' pada kebijakan Pengurus Cabang.
Acapkali aku merasa risih. Bukan hanya karena selisih umur yang hampir separuh, tetapi juga karena beliau syuriyah NU, pemegang kebijakan tertinggi di NU. Bahkan Rois Syuriyah. Sementara aku hanya tanfidziyah (pelaksana), dan itupun hanya sekretaris. Belum lagi, bila diperbandingkan 'jasa' beliau membina ruhani dan syari'at ummat. Waduh, gak ada apa-apanya. Aku hanya sebutir pasir di tengah gurun perjuangan yang dia jalani selama ini.
Betapa tidak. Tiap malam, dia mengasuh pengajian rutin…

Menjadi NU 'Tepat Waktu'

Bagi yang sempat mengenal lebih dekat dengan suasana kepengurusan cabang NU Kabupaten Pasuruan, maka akan tahu bahwa ada sebuah tradisi baru yang ingin diciptakan: datang tepat waktu. Setidaknya itulah, garis yang ditegaskan dan dimandatkan kepada pengurus oleh Rois Syuriyah KH. AD. Rohman Syakur, ketika pertama kali rapat pengurus hasil bentukan formatur konferensi.
Mulanya, garis itu dianggap sebagai ‘saran’ seperti biasanya mau’idzah yang sering kita dengar. Namun baru disadari bahwa itu ‘Bukan Petuah Biasa’, ketika ternyata di kemudian hari komitmen itu ditagih implementasinya kepada segenap pengurus. Cara menagihnya pun bervariasi. Rois datang tepat waktu, sementara pengurus lain molor dengan jam karet kesukaannya, dan tentu tanpa rasa bersalah. Pada kesempatan lain, ketika ada pengurus yang datang lebih awal, maka beliau akan berkata, “Saya kalah, sampeyan menang”. Atau suatu saat, Rois akan hadir di kantor di luar hari Rabu, hari piket beliau, dan kepada kami beliau akan berkata…

Nyai Amilah

Inilah manakib (biografi) seorang ulama perempuan bernama Nyai Amilah binti Umar. Lahir dari ketulusan masa lalu, dari rahim seorang ibu bernama Nyai Hafshah dan seorang ayah bernama Umar yang di masa senjanya sering melamun: kelak di tanah leluhur tinggalan Sang Ibu, Mbah Pilatun akan berdiri tegak pondok pesantren, yang diasuh anak cucunya. Angan-angan seorang petani desa. 

Pak Umar dikenal baik dan dermawan. Dia lebih sering dipanggil Pak Sukar, nama pinjaman 'karang anak' dari putra pertamanya bernama Sukar yang ternyata tak berumur lama. Maka jadilah Pak Sukar dan Mbok Sukar, sepasang suami istri di sebuah desa yang sunyi kuat berbalut tradisi Madura, bernama Karangpandan. Di awal-awal tahun 1920-an, Adik Sukar lahir, diberi nama Amilah. Amilah bisa bermakna Perempuan Yang Suka Bekerja. Tapi Amilah juga bisa berarti Perempuan Pewujud Angan-Angan Sang Ayah.

Maka Amilah pun disiapkan menjadi pemilik Ilmu dan juga pejuang ilmu. Amilah kecil pun dikirim mondok di sebuah La…