Skip to main content

Kemana Arah Demokrasi Kita Selepas Pemilu?

Saya selalu gelisah meramalkan arah demokrasi kita ke depan, khususnya di daerah. High cost, tetapi tercanam low product. Biayanya tinggi luar biasa , tapi hasilnya akan biasa-biasa saja. Itulah ancaman yang sedang menghantui proses politik bangsa yang bernama pemilu.

Indikatornya jelas. Masyarakat sudah mulai emoh berpikir panjang tentang ideologi partai. Padahal produk jualan partai adalah ideologi, disamping produk lain yakni kandidat atau caleg. Masyarakat telah menganggap sama semua partai, tanpa beda. visi dan ideologi partai dianggap sebagai hal abstrak yang tak lagi penting. Situasi yang berkebalikan, dengan tujuan diterapkannya sistem multi partai. Kalo semua partai dianggap sama, kenapa harus banyak partai. Atau kalau lebih ekstrim, kalau yang penting caleg, kenapa legislatif tidak dipilih sebagaimana sistem pemilihan perseorangan sebagaimana DPD aja.

Kepada kolega di daerah, saya sering ibaratkan partai adalah bus penumpang yang berjalan sesuai dengan trayeknya. Dan caleg adalah pengemudi bus itu. Sebagai penumpang, kita tentu bertanya terlebih dulu tujuan kedatangan bus tersebut. Surabayakah, Malangkah atau Banyuwangikah? Bukankah konyol, ketika kita hanya memilih sopir bus yang kita kenal, tanpa memperhatikan ke mana sang sopir akan menjalankan bus itu sesuai trayeknya. Sama konyolnya dengan fenomena yang terjadi sekarang: yang penting calegnya, partai sama saja.

Bukan bermaksud merendahkan kapabillitas caleg dari partai dengan 'ideologi' yang tidak jelas. Tapi ini tentang keharusan berpolitik dan berdemokrasi. Anggota DPR/DPRD adalah prajurit partai yang tergabung dalam kesatuan fraksi di parlemen. Prajurit hanya melaksanakan perintah komandan. Kualitas dan prestasi anggota DPR/DPRD tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan arah kebijakan partai melalui fraksinya. Seorang anggota dewan harus tunduk pada kebijakan partai/fraksi. Sementara kebijakan partai selalu diambil dari kecenderungan ideologi dan visi partai yang mendasarinya.

Terus bagaimana bisa, ada pendapat yang membenarkan: 'yang penting calegnya, partai bisa apa saja'. Bagi saya ini masalah serius. Karena menyangkut arah politik dan demokrasi pasca pemilu. Ideologi partailah yang bisa menentukan arah demokrasi seuatu bangsa. Bukan visi pribadi caleg yang ada. Lebih baik politik dikendalikan oleh partai yang jelas berideologi, dari pada ditentukan oleh serpihan misi caleg tanpa kendali ideologi partai. Bukankah pemilu adalah kompetisi antar ideologi partai, bukan pertandingan penggalangan suara kelas bebas antar caleg tanpa peduli partai dan etika pemilihan.

Bagaimana menurut Anda?

Comments

Popular posts from this blog

#tentangAyah: Gus Dur di Mata-Hati Alissa Wahid

Dalam kesempatan bertestimoni #tentangAyah, di nuansa Hari Ayah (Father’s day) yang biasa diperingati pada pekan ketiga bulan Juni, Alissa Qatrunnada Wahid, putri pertama KH. Abdurrahman Wahid bercerita tentang ayahanda tercintanya. Kesaksian Mbak Lisa melalui rangkaian tweet (yang sengaja saya sambung satu persatu) di jaringan social twitter, membuat para followernya (termasuk saya) termenung, terhenyak dan trenyuh, dengan kisah pandangan mata yang nyata di balik kebesaran nama almarhum. Gus Dur seorang yang sederhana, tidak berlebih secara materi, dan (yang terpenting) hatinya bersih, putih dan bening, sebening salafunas shalihin. Gus Dur adalah pejuang, mujahid untuk orang banyak. Jadi wajar kalau beliau dicintai khalayak. Kepada kita, Alissa berpesan agar pengikut dan pendukungnya bisa meneladani dan meneruskan perjuangan beliau. Berikut penuturan lengkap Alissa Wahid: Ayahku bukan hanya milikku. Anak ideologisnya banyak sekali. Membuatku merasa nyaman, karena d

Televisi dan Keresahan Para Kiai

Berbagai stasiun televisi lokal mulai bermunculan di Jatim. Di antara mereka, menyembul TV9 milik PW NU Jatim. Televisi itu lahir lantaran sejumlah kiai resah atas maraknya acara TV yang nilai-nilainya cenderung luntur. LAYAR televisi itu menyajikan gambar laki-laki tua dan muda duduk membawa rebana. Mereka mengenakan baju koko. Di sebelah gambar itu ada sosok pria dan wanita yang mengatupkan tangan sebagai tanda salam. Intinya adalah tulisan di antara dua gambar itu. Yakni, Santun Menyejukkan . Tagline tersebut ditampilkan pada 31 Januari saat TV9 diresmikan Gubernur Jatim Soekarwo di Jalan Raya Darmo 96. Bangunan itu merupakan kantor lama PW NU Jatim. Di bangunan itulah TV9 kini berkantor. Acara-acara stasiun anyar tersebut memang masih belum mengudara. Sebab, sejumlah peralatan masih dipersiapkan. Di antaranya, pemancar, antena, dan peralatan untuk memperkuat jangkauan tayang. Pemancar itu diletakkan di Kelurahan Sambisari, Sambikerep, berbaur dengan pemancar stasiun televisi

Sindikasi Media-Media NU

Liberalisasi ekonomi di Indonesia berakibat pada penguasaan sektor strategis oleh pihak swasta terutama swasta asing. Eksistensi kita sebagai bangsa menjadi terancam. Bila tak ada perlindungan memadai dari negara, maka bisa dipastikan rakyat Indonesia akan menjadi obyek langsung liberalisme dan kapitalisme dunia. Salah satu sektor strategis yang hampir sepenuhnya dikuasai swasta (domestik dan asing) adalah sektor media. Oligopoli industri media telah membawa Indonesia pada ancaman serius di bidang kebudayaan mengingat industri media lebih menempatkan aspek bisnis sebagai misi utama mengesampingkan aspek budaya baik berupa norma sosial maupun agama. Sinyalemen Pakar Komunikasi Massa Dennis Mc Quail: conten of the media always reflects who finance them (isi media apa kata siapa pemilik media) benar-benar terbukti. Ketika Media dimiliki oleh kaum kapitalis (sebagian di antaranya kapitalis media internasional), maka pesan yang keluar dari media (cetak, elektronik dan internet) lebih