Kinerja Dewan Dirapor-merahkan...

-
RADAR BROMO (25/3) - Anggota Dewan memang bukan anak sekolahan. Namun, kemarin DPRD Kabupaten Pasuruan mendapat rapor tak ubahnya anak sekolah. Rapor itu diberikan oleh Forum Kajian Pasuruan (Forkap). Isinya, dewan mendapat "nilai merah" untuk tiga fungsi utama dewan: legislasi, budgetting, dan controlling.
Forkap memberi nilai 5 untuk fungsi legislasi. Sedangkan untuk fungsi budgetting (anggaran) dan controlling (pengawasan), sama diberi nilai 2. "Kalau sampai mencuatnya kasus kasda Rp 74 M, lalu ada Persekabpas dan kasus-kasus lain di Pemkab, sementara dewan tidak tahu, inikan kebacut. Dari sinilah fungsi pengawasan kami berikan nilai 2," terang Udik Suharto, salah satu pengurus Forkap, kemarin.
Fungsi budgeting lanjut Udik juga tidak bekerja maksimal. Pembahasan dalam Perda atau APBD yang sampai molor hingga disahkan sampai akhir Januari 2009, menjadikan penyerapan anggaran juga molor.
"Dewan juga tidak pernah mempertanyakan kenapa anggaran di satker bisa sekian. Kenapa dengan proyek-proyek atau tender juga tidak pernah ditanyakan. Apalagi kalau kami mendengar dewan juga ikut bermain dalam pola penganggaran proyek. Ini jelas mencederai citra dewan sendiri," tegas Lujeng Sudarto, koordinator aksi Forkap.
Untuk persoalan legislasi, Lujeng mengakui ada ruang bagi dewan untuk menerima dan membantu masyarakat. Meski tidak kesemuanya. Karena, masih terjadi dewan yang bolos kerja dan lebih senang jalan-jalan.
"Oke lah, untuk fungsi legislasi, dewan cukup lumayan. Meski masih dengan angka lima. Dan masih merah. Tapi, untuk jalan-jalan dan bolos, kami beri angka 8. Kalau dewan minta indikator resmi, saya minta sekretariat dewan bersedia membeberkan statistik keaktifan dari semua anggota," tegas Lujeng.
Selain itu, Forkap juga melihat ada pelanggaran konstitusional yang sudah dilakukan dewan. Misalnya, soal tidak dibentuknya Badan Kehormatan (BK) untuk mengatur perilaku anggota dewan. "Kami tidak menggeneralisir bahwa semua anggota begitu. Tapi, kami juga minta pada fraksi dan partai induk anggota, kalau mendapati anggota yang bolosan atau tidak menjalankan fungsinya sebagai dewan, maka sebaiknya direcall. Atau kalau perlu jangan dicalonkan lagi sebagai caleg," terang Lujeng.

Comments

Hakim Jayli said…
Saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang 'sempat' melakukan evaluasi kinerja wakil rakyat. Gerakan ini perlu dimasifkan, menjadi gerakan rakyat, agar tidak dikibulin terus. Gimana?
March 25, 2009 at 12:24 PM
Post a Comment

Popular posts from this blog

Obituari Kyai Mukhlason: 'Lentera' Itu Telah Padam

-
Image
Namanya Kyai Muhlashon. Usianya sebaya dengan ayahandaku, 65-an tahun. Konon mereka berdua, satu pondok nyantri ke Kyai Jazuli, Ploso, Kediri. Karenanya, dia selalu baik padaku. Terasa sekali, kalau dia menganganggapku anak. Walau dia bungkus dengan sebuah penghormatan 'formal' padaku. Dia selalu memposisikan 'bertanya' kepadaku. Hanya karena dia pengurus MWC (pengurus NU di tingkat kecamatan). Sehingga merasa harus bertanya dan 'taat' pada kebijakan Pengurus Cabang. Acapkali aku merasa risih. Bukan hanya karena selisih umur yang hampir separuh, tetapi juga karena beliau syuriyah NU, pemegang kebijakan tertinggi di NU. Bahkan Rois Syuriyah. Sementara aku hanya tanfidziyah (pelaksana), dan itupun hanya sekretaris. Belum lagi, bila diperbandingkan 'jasa' beliau membina ruhani dan syari'at ummat. Waduh, gak ada apa-apanya. Aku hanya sebutir pasir di tengah gurun perjuangan yang dia jalani selama ini. Betapa tidak. Tiap malam, dia mengasuh pengajian ruti
Read more

PMII dan Visi Besar Para Aktivisnya

-
Image
Orang-orang Hebat tak selalu datang dari kota. Banyak di antara mereka, justru berangkat dari desa. Visi besar, kesungguhan dalam mewujudkannya serta doa orang tua adalah tiga mesin kembar yang mendorong banyak tokoh ke puncak kehebatannya. Saya mau bercerita Ainun Najib, 'anak daerah' yang kini tinggal di Singapore, menjadi salah satu pimpinan di Perusahaan Grab, sebagai Head of analytics, platform and regional business. Awalnya Ainun, santri biasa, di. pelosok sebuah desa di Gresik, masih 30 Kilometer dari pusat kota. Nama desanya Balongpanggang.  Saat masih di Madrasah, Ainun Najib bercita-cita menciptakan mobil terbang, seperti Pak Habibie yang bisa bikin pesawat Terbang. Visi besar, kecerdasan/kesungguhan, dan doa orang tua membawanya ke kota. Setelah MI, dan lanjut ke SMP di kecamatan, Ainun diterima di SMA Negeri 5 Surabaya. Di sekolah favorit ini menjajal kesungguhannya, hingga mewakili Indonesia dalam Olimpiade Matematika Asia Pasifik. Visi besarnya untuk tidak menyera
Read more

Pesantren Mainstreaming Policy

-
Image
Hampir 15 tahun reformasi di Indonesia, belum ditemukan tanda-tanda negara dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah secara signifikan mengarusutamakan kepentingan masyarakat pesantren dan warga NU. Fenomena ini terlihat dari penempatan masyarakat hanya sebagai obyek politik terutama jelang kontestasi demokrasi, namun diabaikan ketika sebuah kepemimpinan negara dijalankan selama lima tahun. Kondisi ini membahayakan nasib demokrasi yang menghendaki adanya jaminan bagi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu rekomendasi dalam seminar Nasional 'Pesantren Mainstreaming Policy': Mengarusutamakan Kepentingan Masyarakat Pesantren dalam Kebijakan Daerah yang digelar oleh Lakpesdam NU dan Pimpinan Cabang ISNU Kabupaten Pasuruan, Sabtu (12/1) kemarin di Graha NU Warungdowo, Pasuruan. Seminar yang dihadiri utusan pesantren dan kepengurusan NU se Kabupaten Pasuruan itu menghadirkan Prof. M. Mas'ud Said (Staf Ahli Staf Khusus Presiden RI) dan Prof. Ahmad E
Read more