Skip to main content

Kinerja Dewan Dirapor-merahkan...

RADAR BROMO (25/3) - Anggota Dewan memang bukan anak sekolahan. Namun, kemarin DPRD Kabupaten Pasuruan mendapat rapor tak ubahnya anak sekolah. Rapor itu diberikan oleh Forum Kajian Pasuruan (Forkap). Isinya, dewan mendapat "nilai merah" untuk tiga fungsi utama dewan: legislasi, budgetting, dan controlling.
Forkap memberi nilai 5 untuk fungsi legislasi. Sedangkan untuk fungsi budgetting (anggaran) dan controlling (pengawasan), sama diberi nilai 2. "Kalau sampai mencuatnya kasus kasda Rp 74 M, lalu ada Persekabpas dan kasus-kasus lain di Pemkab, sementara dewan tidak tahu, inikan kebacut. Dari sinilah fungsi pengawasan kami berikan nilai 2," terang Udik Suharto, salah satu pengurus Forkap, kemarin.
Fungsi budgeting lanjut Udik juga tidak bekerja maksimal. Pembahasan dalam Perda atau APBD yang sampai molor hingga disahkan sampai akhir Januari 2009, menjadikan penyerapan anggaran juga molor.
"Dewan juga tidak pernah mempertanyakan kenapa anggaran di satker bisa sekian. Kenapa dengan proyek-proyek atau tender juga tidak pernah ditanyakan. Apalagi kalau kami mendengar dewan juga ikut bermain dalam pola penganggaran proyek. Ini jelas mencederai citra dewan sendiri," tegas Lujeng Sudarto, koordinator aksi Forkap.
Untuk persoalan legislasi, Lujeng mengakui ada ruang bagi dewan untuk menerima dan membantu masyarakat. Meski tidak kesemuanya. Karena, masih terjadi dewan yang bolos kerja dan lebih senang jalan-jalan.
"Oke lah, untuk fungsi legislasi, dewan cukup lumayan. Meski masih dengan angka lima. Dan masih merah. Tapi, untuk jalan-jalan dan bolos, kami beri angka 8. Kalau dewan minta indikator resmi, saya minta sekretariat dewan bersedia membeberkan statistik keaktifan dari semua anggota," tegas Lujeng.
Selain itu, Forkap juga melihat ada pelanggaran konstitusional yang sudah dilakukan dewan. Misalnya, soal tidak dibentuknya Badan Kehormatan (BK) untuk mengatur perilaku anggota dewan. "Kami tidak menggeneralisir bahwa semua anggota begitu. Tapi, kami juga minta pada fraksi dan partai induk anggota, kalau mendapati anggota yang bolosan atau tidak menjalankan fungsinya sebagai dewan, maka sebaiknya direcall. Atau kalau perlu jangan dicalonkan lagi sebagai caleg," terang Lujeng.

Comments

Ahmad Hakim Jayli said…
Saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang 'sempat' melakukan evaluasi kinerja wakil rakyat. Gerakan ini perlu dimasifkan, menjadi gerakan rakyat, agar tidak dikibulin terus. Gimana?
March 25, 2009 at 12:24 PM
Post a Comment

Popular posts from this blog

Obituari Kyai Mukhlason: 'Lentera' Itu Telah Padam

Namanya Kyai Muhlashon. Usianya sebaya dengan ayahandaku, 65-an tahun. Konon mereka berdua, satu pondok nyantri ke Kyai Jazuli, Ploso, Kediri. Karenanya, dia selalu baik padaku. Terasa sekali, kalau dia menganganggapku anak. Walau dia bungkus dengan sebuah penghormatan 'formal' padaku. Dia selalu memposisikan 'bertanya' kepadaku. Hanya karena dia pengurus MWC (pengurus NU di tingkat kecamatan). Sehingga merasa harus bertanya dan 'taat' pada kebijakan Pengurus Cabang. Acapkali aku merasa risih. Bukan hanya karena selisih umur yang hampir separuh, tetapi juga karena beliau syuriyah NU, pemegang kebijakan tertinggi di NU. Bahkan Rois Syuriyah. Sementara aku hanya tanfidziyah (pelaksana), dan itupun hanya sekretaris. Belum lagi, bila diperbandingkan 'jasa' beliau membina ruhani dan syari'at ummat. Waduh, gak ada apa-apanya. Aku hanya sebutir pasir di tengah gurun perjuangan yang dia jalani selama ini. Betapa tidak. Tiap malam, dia mengasuh pengajian ruti
1 comment
Read more

Sindikasi Media-Media NU

Liberalisasi ekonomi di Indonesia berakibat pada penguasaan sektor strategis oleh pihak swasta terutama swasta asing. Eksistensi kita sebagai bangsa menjadi terancam. Bila tak ada perlindungan memadai dari negara, maka bisa dipastikan rakyat Indonesia akan menjadi obyek langsung liberalisme dan kapitalisme dunia. Salah satu sektor strategis yang hampir sepenuhnya dikuasai swasta (domestik dan asing) adalah sektor media. Oligopoli industri media telah membawa Indonesia pada ancaman serius di bidang kebudayaan mengingat industri media lebih menempatkan aspek bisnis sebagai misi utama mengesampingkan aspek budaya baik berupa norma sosial maupun agama. Sinyalemen Pakar Komunikasi Massa Dennis Mc Quail: conten of the media always reflects who finance them (isi media apa kata siapa pemilik media) benar-benar terbukti. Ketika Media dimiliki oleh kaum kapitalis (sebagian di antaranya kapitalis media internasional), maka pesan yang keluar dari media (cetak, elektronik dan internet) lebih
1 comment
Read more

Televisi dan Cinta Kiai Nizar pada Gus Dur

Malam Ahad, 28 Shafar 1444 Hijriyah, bertepatan 24 September 2022, digelar peringatan 21 tahun wafat KH Nizar Hafidz, Pengasuh PP Hidayatullah, Tampung, Kalirejo, Kecamatan Gondangwetan, Pasuruan. Saya mencoba mengenang sosok istiqamah, sabar, alim, dan sangat mencintai ilmu ini. Semoga menjadi ibarat dan isarat kebaikan bagi kita semua. Kiai Nizar adalah suami Bik Roh, bibi (adik abah) saya, Nyai Hariroh binti KH Birrul Alim. Karenanya, saya memanggil Kiai Nizar dengan Man Nizar. Man Nizar lama mondok di Sidogiri, era Kiai Abdul Jalil, Kiai Abdul Adzim hingga Kiai Kholil. Man Nizar diambil menantu untuk mengembangkan Pondok Tampung oleh Mbah Birrul Alim yang pernah menjadi pengasuh sementara Sidogiri saat transisi kepangasuhan dari Kiai Jalil ke Kiai Kholil Nawawi.  Mbah Birrul Alim sendiri menjadi pengasuh Pondok Tampung, karena sebagai santri senior di Pondok Sidogiri, diambil menantu Mbah Tolchah Tampung, dinikahkan dengan Nyai Masniyah (ibu abah saya, Kiai Muzakki). Begitulah tra
Post a Comment
Read more