Skip to main content

Kasus Banser-Jawa Pos dan Konstruksi Realitas Media

Konflik yang terjadi antara Banser dengan Jawa Pos, pada tahun 2001 pada dasarnya merupakan akibat langsung dari Berita yang dikonstruksi Jawa Pos terhadap tiga peristiwa yang menyangkut posisi dan citra NU dan para pemimpinnya. Penolakan publik atas konstruksi peristiwa tersebut didasari oleh aktivitas pemaknaan subyektif kelompok dengan menggunakan komunikasi politik secara organisasional maupun interpersonal. Resolusi konflik terganggu karena terjadi perbedaan persepsi dan miskomunikasi selama berlangsungnya proses negosiasi yang sedang berupaya mencari titik temu antara kepentingan media dalam mempertahankan integritas pers dan independensinya dengan kepentingan publik untuk mengembalikan citra.

Di level teks, ditemukan beberapa poin dalam elemen struktur framing yang menjadi penyebab ketegangan Jawa Pos dengan pembaca, baik yang menyangkut teknis pemilihan dan penggunaan kata yang menyusun kalimat berita, tidak terpenuhinya prinsip dasar jurnalistik maupun dalam pemilihan tema framing sebagai alat mengkonstuksi peristiwa yang ternyata berbeda dengan sikap politik dan pandangan politik yang diyakini audiens. Khusus mengenai angle dan framing yang dipilih, merupakan keterkaitan langsung dengan kepentingan dan kehendak pasar yang menghendaki media kritis terhadap peristiwa yang sedang diangkat.

Di level praktik wacana, rutinitas Jawa Pos dalam memproduksi berita mengutamakan ada pada aktualitas dan kontroversi persitiwa dengan melakukan dramatisasi adanya konflik yang panas, ironis dan kontroversial. Ditemukan adanya praktek kekerasan informasi oleh media dan lebih dekat pada ciri Jurnalisme Perang (War Journalism) dari pada ciri yang Jurnalisme Damai (Peace Journalism). Di sisi lain, Jawa Pos pada dasarnya merupakan penganut jurnalisme yang membawa misi kemanusiaan, kebersamaan dan menjaga kedekatan dengan pembacanya. Dalam hal ini rutinitas Jawa Pos sudah bisa dimasukkan dalam ciri-ciri Jurnalisme Empati atau yang oleh pihak Jawa Pos disebut sebagai Jurnalisme Emosi. Rutinitas tersebut lebih merupakan strategi untuk mempertahankan atau menaikkan oplag, karena dalam praktik wacananya, faktor orientasi pasar/kapital sebagai ideologi lebih dominan dari pada faktor lain sebagaimana ideologi kelompok, latar individu wartawan dan organisasi.

Di level konsumsi teks, ada upaya dari publik dalam hal ini Masyarakat NU untuk melakukan perimbangan berupa hegemoni tandingan (counter hegemony) terhadap hegemoni wacana yang dilakukan oleh media. Aktivitas kontra hegemoni ini dilakukan dengan cara memaknai peristiwa dan wacana politik secara langsung melalui komunikasi kultural baik yang sifatnya organisasional maupun melalui interpersonal. Hasil dari pemaknaan langsung ini berupa munculnya realitas subyektif yang berbeda antara yang dikonstruksi media dengan yang dimaknai langsung oleh publik.

Perbedaan realitas subyektif ini menimbulkan adanya kesenjangan informasi dan menganggap media telah melakukan ‘kesalahan’, yang kemudian melahirkan prasangka, bahwa media telah memiliki agenda setting politik melalui potensi kekuatan hegemoni yang dimiliki. Prasangka itu menguat, ketika ditemukan faktor pendukung, sebagaimana kejadian serupa di masa lalu dan menjelma menjadi kesadaran untuk menghentikan praktek hegemoni ini dengan cara berdialog dan bernegosiasi untuk klarifikasi (pihak NU menyebutnya sebagai lobi atau islah). Publik enggan menggunakan mekanisme jurnalistik penggunaan hak jawab atau mekanisme hukum karena dianggap tidak efektif untuk bisa mengembalikan citra negatif.

Sementara itu, kinerja profesional Jawa Pos terganggu dengan aktivitas negosiasi tersebut, karena mengganggu kerja rutin memproduksi berita. Keputusan ‘sehari tidak terbit’ yang diambil Jawa Pos merupakan klimaks dari terganggunya secara teknis dan psikologis proses produksi berita akibat komplain yang dilakukan oleh publik kepada redaksi. Beberapa langkah manajemen yang diambil pasca konflik antara lain: (1) mengabulkan semua tuntutan yang diminta, meskipun lemah dalam pelaksanaannya, (2) menempatkan pemimpin redaksi yang lebih dekat dan memahami masyarakat NU, serta (3) membentuk lembaga ombudsmen sebagai forum pembaca yang menilai dan melakukan kritik internal atas berita-berita Jawa Pos.

Akhirnya, sebagai industri media, Jawa Pos tidak banyak terpengaruh terhadap konflik dengan masyarakat NU ini. Jawa Pos hingga kini tetap sebagai industri media yang telah melakukan ekspansi usaha secara nasional di bidang penerbitan serta bidang lain, sebagaimana pabrik kertas dan real estate. Dalam mengembangkan industrinya, Jawa Pos lebih mementingkan aspek ekonomi dengan memberikan porsi yang besar bagi ‘kemajuan’ yang ingin dicapai bersama antara Jawa Pos sebagai industri dengan kekuatan kapital tidak hanya nasional, tetapi juga global .

Comments

Popular posts from this blog

#tentangAyah: Gus Dur di Mata-Hati Alissa Wahid

Dalam kesempatan bertestimoni #tentangAyah, di nuansa Hari Ayah (Father’s day) yang biasa diperingati pada pekan ketiga bulan Juni, Alissa Qatrunnada Wahid, putri pertama KH. Abdurrahman Wahid bercerita tentang ayahanda tercintanya. Kesaksian Mbak Lisa melalui rangkaian tweet (yang sengaja saya sambung satu persatu) di jaringan social twitter, membuat para followernya (termasuk saya) termenung, terhenyak dan trenyuh, dengan kisah pandangan mata yang nyata di balik kebesaran nama almarhum. Gus Dur seorang yang sederhana, tidak berlebih secara materi, dan (yang terpenting) hatinya bersih, putih dan bening, sebening salafunas shalihin. Gus Dur adalah pejuang, mujahid untuk orang banyak. Jadi wajar kalau beliau dicintai khalayak. Kepada kita, Alissa berpesan agar pengikut dan pendukungnya bisa meneladani dan meneruskan perjuangan beliau. Berikut penuturan lengkap Alissa Wahid: Ayahku bukan hanya milikku. Anak ideologisnya banyak sekali. Membuatku merasa nyaman, karena d

Televisi dan Keresahan Para Kiai

Berbagai stasiun televisi lokal mulai bermunculan di Jatim. Di antara mereka, menyembul TV9 milik PW NU Jatim. Televisi itu lahir lantaran sejumlah kiai resah atas maraknya acara TV yang nilai-nilainya cenderung luntur. LAYAR televisi itu menyajikan gambar laki-laki tua dan muda duduk membawa rebana. Mereka mengenakan baju koko. Di sebelah gambar itu ada sosok pria dan wanita yang mengatupkan tangan sebagai tanda salam. Intinya adalah tulisan di antara dua gambar itu. Yakni, Santun Menyejukkan . Tagline tersebut ditampilkan pada 31 Januari saat TV9 diresmikan Gubernur Jatim Soekarwo di Jalan Raya Darmo 96. Bangunan itu merupakan kantor lama PW NU Jatim. Di bangunan itulah TV9 kini berkantor. Acara-acara stasiun anyar tersebut memang masih belum mengudara. Sebab, sejumlah peralatan masih dipersiapkan. Di antaranya, pemancar, antena, dan peralatan untuk memperkuat jangkauan tayang. Pemancar itu diletakkan di Kelurahan Sambisari, Sambikerep, berbaur dengan pemancar stasiun televisi

Sindikasi Media-Media NU

Liberalisasi ekonomi di Indonesia berakibat pada penguasaan sektor strategis oleh pihak swasta terutama swasta asing. Eksistensi kita sebagai bangsa menjadi terancam. Bila tak ada perlindungan memadai dari negara, maka bisa dipastikan rakyat Indonesia akan menjadi obyek langsung liberalisme dan kapitalisme dunia. Salah satu sektor strategis yang hampir sepenuhnya dikuasai swasta (domestik dan asing) adalah sektor media. Oligopoli industri media telah membawa Indonesia pada ancaman serius di bidang kebudayaan mengingat industri media lebih menempatkan aspek bisnis sebagai misi utama mengesampingkan aspek budaya baik berupa norma sosial maupun agama. Sinyalemen Pakar Komunikasi Massa Dennis Mc Quail: conten of the media always reflects who finance them (isi media apa kata siapa pemilik media) benar-benar terbukti. Ketika Media dimiliki oleh kaum kapitalis (sebagian di antaranya kapitalis media internasional), maka pesan yang keluar dari media (cetak, elektronik dan internet) lebih