Selasa (12/3) kemarin, saya diminta Mas Ahmad Sidogiri untuk memandu diskusi. Saya mau, karena pesertanya menarik hati. Yakni para Gus (muda) di Pasuruan, rijalul ghad, pemimpin masa depan di pesantren masing-masing. Lebih menarik lagi mereka mau diskusi soal politik. About substancy of politics. Mereka ingin tahu apa itu politik, karena kata itu kini begitu populer di kalangan pesantren.
Saya memandu diskusi itu. Ada Cak Duki (Masduqi Baidlowi, Anggota Komisi I, wasekjen PBNU). Ada pula Pak Bashori Alwi (kepala Dinas Pendidikan Kota). Dikusi berlangsung menarik. Ternyata mereka hebat. Mereka berpikir tentang masa depan pesantren. Bahkan lebih dari itu: membincang tentang masa demokrasi dan politik di Indonesia. Agar lebih tertata dan tak 'bergejolak' tanpa arah seperti saat ini. Merekapun memberi tema: 'Kepemimpinan Pesantren di Tengah Gejolak Politik". Mantap....
Dan Radar Bromo pun memuatnya. Judulnya agak provokatif: "Kembalikan Pesantren pada Fitrahnya". Pesantren sudah banyak yang terkoyak oleh rayuan politik praktis. Banyak pesantren yang mulai ditinggalkan masyarakat, karena terjebak dalam lingkaran politik.
Hal itu dilontarkan Masduki Baidhowi dalam diskusi yang digelar di gedung pertemuan Hotel BJ. Perdana Pasuruan kemarin. Masduki Baidhowi adalah tokoh NU yang saat ini masih duduk sebagai anggota DPR RI dari PKB. "Fakta semacam itu sudah tidak bisa ditutup-tutupi. Juga sudah bukan rahasia lagi. Sekarang sudah saatnya pesantren dikembalikan ke fitrahnya," ungkapnya.
Dia mengenang pesantren dulunya sebagai lembaga pendidikan yang sangat dipercaya masyarakat di semua kalangan. Salah satu alasannya, pesantren diyakini lepas dari setiap kepentingan golongan atau pihak tertentu. Tapi, masalah mulai muncul ketika partai-partai politik mulai menjadikan pesantren sebagai obyek politisasi kepentingan mereka. Tentu yang namanya parpol, apa pun itu, pasti membawa kepentingan tertentu yang bertolak belakang dengan posisi pesantren yang sebelumnya berdiri di tengah-tengah.
"Politisi telah merayu pesantren untuk duduk di antara dua pilihan, ke kanan atau ke kiri. Bukan lagi di tengah-tengah. Parahnya, sebagian pengasuh pesantren malah ikut terjebak atau santrinya terjebak untuk bujuk rayuan tersebut," terang Masduki.
Akibat banyak pengasuh pesantren yang menceburkan diri ke ranah politik praktis, akhirnya lambat laun mereka ditinggalkan masyarakat. Situasi itulah yang menurut Masduki Baidhowi membuat kalangan gus-gus muda di lingkungan Pasuruan menjadi gundah. Mereka yang tergabung dalam Forum Keluarga Pesantren akhirnya menggelar dialog aktif tentang Pesantren dan Politik.
Dalam diskusi itu, Masduki mengajak para gus-gus muda itu mau mengembalikan pesantren ke fitrah aslinya. "Karena sesungguhnya tanpa berpolitik praktis, pesantren sudah mempunyai posisi politik sendiri yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan sekadar ikut berkompetisi meraih kekuasaan pemerintahan. Kalau kemudian terjun ke politik praktis, pesantren tidak akan ubahnya hanya diposisikan sebagai mesin politik saja," tukasnya prihatin.
Fakta yang diungkap ke permukaan oleh tokoh yang juga mantan wartawan Tempo itu agaknya memancing perhatian peserta diskusi. Banyak gus-gus yang hadir, ikut aktif urun rembug membahas bagaimana agar pesantren kembali mandiri, dan memiliki indipendensi.
"Dengan diskusi seperti ini, kami ini ada pencerahan. Komunitas pesantren harus sudah disadarkan untuk kembali ke khittahnya semula. Fungsi pendidikan, dan pembinaan akhlakul karimah harus lebih dikedepankan. Sehingga tidak terlalu larut dalam kepentingan politik tertentu," tegas Achmad Sa'dullah, ketua forum tersebut.
Saya memandu diskusi itu. Ada Cak Duki (Masduqi Baidlowi, Anggota Komisi I, wasekjen PBNU). Ada pula Pak Bashori Alwi (kepala Dinas Pendidikan Kota). Dikusi berlangsung menarik. Ternyata mereka hebat. Mereka berpikir tentang masa depan pesantren. Bahkan lebih dari itu: membincang tentang masa demokrasi dan politik di Indonesia. Agar lebih tertata dan tak 'bergejolak' tanpa arah seperti saat ini. Merekapun memberi tema: 'Kepemimpinan Pesantren di Tengah Gejolak Politik". Mantap....
Dan Radar Bromo pun memuatnya. Judulnya agak provokatif: "Kembalikan Pesantren pada Fitrahnya". Pesantren sudah banyak yang terkoyak oleh rayuan politik praktis. Banyak pesantren yang mulai ditinggalkan masyarakat, karena terjebak dalam lingkaran politik.
Hal itu dilontarkan Masduki Baidhowi dalam diskusi yang digelar di gedung pertemuan Hotel BJ. Perdana Pasuruan kemarin. Masduki Baidhowi adalah tokoh NU yang saat ini masih duduk sebagai anggota DPR RI dari PKB. "Fakta semacam itu sudah tidak bisa ditutup-tutupi. Juga sudah bukan rahasia lagi. Sekarang sudah saatnya pesantren dikembalikan ke fitrahnya," ungkapnya.
Dia mengenang pesantren dulunya sebagai lembaga pendidikan yang sangat dipercaya masyarakat di semua kalangan. Salah satu alasannya, pesantren diyakini lepas dari setiap kepentingan golongan atau pihak tertentu. Tapi, masalah mulai muncul ketika partai-partai politik mulai menjadikan pesantren sebagai obyek politisasi kepentingan mereka. Tentu yang namanya parpol, apa pun itu, pasti membawa kepentingan tertentu yang bertolak belakang dengan posisi pesantren yang sebelumnya berdiri di tengah-tengah.
"Politisi telah merayu pesantren untuk duduk di antara dua pilihan, ke kanan atau ke kiri. Bukan lagi di tengah-tengah. Parahnya, sebagian pengasuh pesantren malah ikut terjebak atau santrinya terjebak untuk bujuk rayuan tersebut," terang Masduki.
Akibat banyak pengasuh pesantren yang menceburkan diri ke ranah politik praktis, akhirnya lambat laun mereka ditinggalkan masyarakat. Situasi itulah yang menurut Masduki Baidhowi membuat kalangan gus-gus muda di lingkungan Pasuruan menjadi gundah. Mereka yang tergabung dalam Forum Keluarga Pesantren akhirnya menggelar dialog aktif tentang Pesantren dan Politik.
Dalam diskusi itu, Masduki mengajak para gus-gus muda itu mau mengembalikan pesantren ke fitrah aslinya. "Karena sesungguhnya tanpa berpolitik praktis, pesantren sudah mempunyai posisi politik sendiri yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan sekadar ikut berkompetisi meraih kekuasaan pemerintahan. Kalau kemudian terjun ke politik praktis, pesantren tidak akan ubahnya hanya diposisikan sebagai mesin politik saja," tukasnya prihatin.
Fakta yang diungkap ke permukaan oleh tokoh yang juga mantan wartawan Tempo itu agaknya memancing perhatian peserta diskusi. Banyak gus-gus yang hadir, ikut aktif urun rembug membahas bagaimana agar pesantren kembali mandiri, dan memiliki indipendensi.
"Dengan diskusi seperti ini, kami ini ada pencerahan. Komunitas pesantren harus sudah disadarkan untuk kembali ke khittahnya semula. Fungsi pendidikan, dan pembinaan akhlakul karimah harus lebih dikedepankan. Sehingga tidak terlalu larut dalam kepentingan politik tertentu," tegas Achmad Sa'dullah, ketua forum tersebut.
Comments